spot_img
spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img
spot_img
spot_img

POS TERKAiT

AMP Karawang Resmi Dikukuhkan, Barisan P3K Paruh Waktu Kawal Empat Tuntutan Utama, Perjuangan Harga Mati Jadi Penuh Waktu  

spot_img

 

KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM |  Aula ruang rapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang menjadi saksi digelarnya acara pelantikan pengurus baru Aliansi Merah Putih (AMP) Kabupaten Karawang, Jumat (18/9/2026).

Kegiatan ini dirangkaikan dengan konsolidasi akbar ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dari berbagai bidang pekerjaan, mulai dari guru, tenaga kesehatan, Satpol PP, tenaga teknis, hingga pegawai kantor di dinas dan kecamatan.

Ketua Umum Aliansi Merah Putih, Fadlun Abdullah menyampaikan harapan besar agar kehadiran organisasi ini dapat menjadi wadah pemersatu bagi seluruh tenaga honorer dan P3K Paruh Waktu dari berbagai profesi.

Ia menekankan pentingnya kebersamaan untuk memperjuangkan nasib para pegawai agar mendapatkan perhatian yang layak dari negara.

“Tujuan dibentuknya aliansi ini adalah agar kawan-kawan P3K Paruh Waktu memiliki wadah yang menyatukan semua profesi, baik guru, tenaga kesehatan, teknis, maupun lainnya, untuk bersama-sama kita perhatikan dan kita perjuangkan nasibnya,” ujar Fadlun Abdullah.

Ribuan P3K Paruh Waktu melalui perwakilannya berkumpul dalam pertemuan besar ini untuk menyuarakan satu tujuan. Mereka menuntut pemerintah pusat dan daerah agar status P3K paruh waktu dapat diubah menjadi penuh waktu pada tahun 2027 tanpa harus melalui ujian ulang.

Fadlun menjelaskan bahwa organisasi ini dibentuk untuk memperkuat barisan para P3K paruh waktu. Ia menegaskan, para pegawai yang telah memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) sudah seharusnya bisa langsung diangkat menjadi pegawai penuh waktu.

“Kami mengutamakan cara yang baik dan dialog. Tapi kami tetap meminta P3K paruh waktu bisa langsung menjadi penuh waktu tanpa tes, karena teman-teman sudah punya NIP,” kata Fadlun.

Sementara itu, Ketua AMP Kabupaten Karawang yang baru dilantik, Casmita Widodo, mengatakan bahwa langkah nyata pertama yang akan ia lakukan adalah mengirimkan surat resmi kepada Bupati Karawang, Sekretaris Daerah, serta pimpinan DPRD.

Surat tersebut dikirim agar jajaran pemerintah daerah ikut mendukung dan mendorong kebijakan pusat dalam merubah status pegawai dari paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027.

“Kami dari berbagai bidang pekerjaan di dinas sampai kecamatan memiliki nasib yang sama. Kehadiran AMP di sini untuk mendorong agar aturan dari pusat bisa dijalankan dengan baik,” ujar Casmita yang juga bertugas sebagai anggota Satpol PP.

Dalam menjalankan roda organisasi, Casmita didampingi oleh Wildan Amrullah sebagai wakil ketua, Abay Mega Nugraha sebagai sekretaris, Choirul Anwar sebagai bendahara, serta Jihan Gagas Pratama di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) AMP. Sementara Sayen sebagai Pembina.

Kepengurusan ini dibentuk secara lengkap untuk memastikan seluruh hak tenaga honorer dan P3K di Karawang dapat diperjuangkan dengan maksimal.

Melalui kepengurusan baru di bawah pimpinan Casmita Widodo, AMP Karawang siap mengawal empat poin penting yang akan terus diperjuangkan hingga ke tingkat pusat:

1. Mengubah status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu secara mutlak tanpa tes tambahan bagi yang sudah memiliki NIP.

2. Membuka peluang bagi P3K penuh waktu untuk bisa diangkat menjadi PNS.

3. Memperjelas jenjang karir bagi semua pegawai lintas profesi.

4. Meminta bantuan anggaran dari pemerintah pusat untuk daerah dengan pendapatan atau fiskal yang kecil, agar hak-hak pegawai tidak dikorbankan.

Meski memilih jalur audiensi dan silaturahmi politik yang santun kepada para pemangku kebijakan , termasuk rencana meminang Bupati Karawang sebagai pembina kehormatan AMP daerah, pihak aliansi memberikan sinyal keras bahwa mereka tidak akan tinggal diam jika pemerintah tidak konsisten terhadap nasib jutaan P3K paruh waktu di Indonesia.

Dengan semangat membara yang diserukan dalam yel-yel “Solid, Kuat, Berhasil Bersama!”, Aliansi Merah Putih Karawang kini bertransformasi menjadi kekuatan baru yang siap mengguncang meja birokrasi demi tercapainya keadilan status di tahun 2027.

 

Reporter : Nina Melani Paradewi

Popular Articles

Popular Articles