KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Aliansi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Indonesia Kabupaten Karawang memperkuat langkah advokasi dengan menggandeng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat.
Koordinasi ini dilakukan untuk mengawal secara teknis perjuangan peralihan status dari PPPK Paruh Waktu menuju PPPK Penuh Waktu agar merata bagi guru, tenaga kependidikan (tendik), maupun tenaga teknis.
Ketua DPD Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia Kabupaten Karawang, Asep Abdul Aziz, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan diskusi intensif dengan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Disdikbud Karawang, Joean Himawan.
Dalam pertemuan tersebut, Disdikbud menyatakan dukungannya agar pengawalan teknis peralihan status ini dapat diperjuangkan secara menyeluruh, mencakup seluruh lini lintas profesi di lingkungan pelayanan pendidikan.
Sambil menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat, Asep menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang saat ini masih memberlakukan perpanjangan masa kerja PPPK Paruh Waktu sebagai bentuk keberlanjutan pengabdian. Aliansi juga terus mengawal aspek pembiayaan dan kepastian penghasilan, termasuk potensi transisi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika kebijakan pusat telah diberlakukan.
Sebelumnya, sebagai bagian dari rangkaian perjuangan tingkat lanjut, perwakilan aliansi juga telah mendatangi tingkat pusat pada 7 September 2026. Mereka menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., Wakil Ketua DPR RI Dr. Saan Mustopa, S.Si., serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Audiensi tersebut membawa misi penting terkait kepastian hukum, perlindungan hak, peningkatan kesejahteraan, serta keberlanjutan pengabdian bagi para pegawai paruh waktu.
“Guru, tendik, nakes, dan tenaga teknis memiliki tugas yang berbeda, tetapi berada dalam satu perjuangan yang sama. Perjuangan ini bukan hanya tentang status penuh waktu, melainkan juga menyangkut kepastian penghasilan, kesejahteraan, dan masa depan rekan-rekan lintas profesi,” pungkas Asep.
Reporter : Nina Melani Paradewi
