KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Lonjakan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Kabupaten Karawang kian mengkhawatirkan.
Selain dipicu oleh meroketnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) anak akibat cuaca ekstrem, manajemen rumah sakit mengungkapkan faktor krusial lain yang memperparah penumpukan pasien, yakni, maraknya praktik “rujuk lepas” tanpa konfirmasi dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun rumah sakit swasta.
Kabid Pelayanan Medik RSUD Karawang, dr. Dede Ratnaningrum, mengungkapkan bahwa sistem penyaringan pasien rujukan sebenarnya telah tersedia melalui Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) serta aplikasi Si Jari Emas untuk kegawatdaruratan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
Melalui sistem ini, puskesmas maupun rumah sakit rujukan awal dapat mengonfirmasi terlebih dahulu kondisi klinis pasien dan ketersediaan tempat tidur (termasuk ruang perawatan kritis/ICU) di RSUD Karawang via telepon atau WhatsApp sebelum mengirimkan pasien.
“Sistem ini fungsinya menyaring. FKTP atau RS swasta bisa konfirmasi dulu, kondisi pasiennya seperti apa, butuh ruang apa. Kalau ruangan penuh, kami bisa langsung jawab agar pasien dirujuk ke rumah sakit lain. Jadi tidak main kirim atau membuat pasien datang sendiri dalam keadaan terlanjur kritis,” ujar dr. Dede saat diwawancarai, Kamis (24/9/2026).
Meski sistem penyaringan rujukan terpadu ini sudah lama dibentuk dan disosialisasikan, efektivitasnya di lapangan masih jauh dari harapan.
Berdasarkan sensus internal RSUD Karawang, perbandingan antara pasien yang dirujuk sesuai prosedur SPGDT dengan pasien yang datang langsung (rujuk lepas) berimbang ketat di angka 50 : 50.
Fenomena ini dipicu oleh kecenderungan sejumlah oknum perujuk yang enggan menahan pasien saat koordinasi SPGDT menyatakan fasilitas RSUD penuh. Akibat khawatir ditolak atau memakan waktu, faskes pengirim sering kali memilih langsung melepas pasien ke RSUD Karawang tanpa konfirmasi awal.
Manajemen RSUD menegaskan bahwa sesuai regulasi medis, IGD tidak boleh menolak pasien yang sudah tiba dalam kondisi darurat (emergency).
Kondisi dilematis inilah yang dimanfaatkan oleh sejumlah faskes pengirim, sehingga memicu penumpukan ekstrem di IGD RSUD Karawang.
Perwakilan tim medis RSUD Karawang menyayangkan minimnya komitmen dan kesadaran dari faskes pengirim mengenai esensi rujukan berjenjang.
“Sistem rujukan itu pada prinsipnya memindahkan pasien ke strata yang lebih tinggi dan lebih siap, baik sarana maupun kompetensinya. Namun saat di RSUD sarana sudah habis bahkan pasien harus tertahan di kursi kondisi di faskes perujuk sebenarnya jauh lebih layak karena pasien masih mendapatkan penanganan di atas tempat tidur.
Harusnya ditahan dan ditangani dulu di sana sampai ada kepastian fasilitas siap, bukan malah dilepas tanpa pemberitahuan,” tegasnya.
Menyikapi sengkarut rujukan ini, RSUD Karawang mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang untuk mengambil peran lebih tegas dalam membangun persamaan komitmen dan memberikan arahan kepada seluruh puskesmas serta RS swasta di wilayah Karawang.
Di sisi lain, menyikapi kepanikan masyarakat saat seluruh fasilitas kesehatan di Karawang mengalami kondisi padat, manajemen RSUD menekankan pentingnya langkah mitigasi pencegahan dari hulu.
Secara rasio ketersediaan tempat tidur (Bed Occupancy Rate), Kabupaten Karawang sebenarnya telah memenuhi standar minimal World Health Organization (WHO), yakni 1 tempat tidur per 1.000 penduduk.
Namun, lonjakan kasus akibat faktor lingkungan dan cuaca kering sering kali memicu lonjakan angka kesakitan secara mendadak.
Masyarakat diimbau untuk tidak panik, menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), meningkatkan daya tahan tubuh, serta memaksimalkan penanganan awal di faskes tingkat pertama untuk penyakit kategori ringan guna mencegah overcrowding di rumah sakit rujukan utama.
Reporter : Nina Melani Paradewi
