spot_img
spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img
spot_img
spot_img

POS TERKAiT

Angka Pernikahan Dini di Rancakalong Turun Sepanjang 2026, Faktor Pergaulan Bebas dan Ekonomi Masih Menjadi Pemicu Utama

spot_img

SUMEDANG | ONEDIGINEWS.COM | Angka pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur di wilayah Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, mencatatkan tren penurunan yang positif sepanjang tahun 2026.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rancakalong, H. Paridudin, S.H.I., menyampaikan bahwa hingga mendekati akhir tahun 2026, pihaknya mencatat hanya ada sekitar 11 kasus pernikahan dini dari total keseluruhan kurang lebih 270 pendaftar.

“Angka ini menunjukkan adanya penurunan jika kita bandingkan dengan tahun 2025 lalu, di mana terdapat sekitar 15 kasus pernikahan dini dari total keseluruhan kurang lebih 340 pernikahan,” ungkap H. Paridudin. Saat di konfirmasi. Selasa, (17/11/2026).

Meski trennya berangsur menurun, Paridudin menyoroti bahwa akar permasalahan yang menjadi penyebab pernikahan usia anak masih menjadi sorotan dan pekerjaan rumah bersama.

“Terdapat beberapa faktor dominan yang memicu terjadinya pernikahan dini di lingkungan masyarakat Rancakalong, di antaranya adalah pergaulan bebas remaja serta kurangnya pengawasan langsung dari pihak orang tua,” terangnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, himpitan kondisi ekonomi juga kerap menjadi alasan darurat bagi pihak keluarga.

“Selain itu, faktor ekonomi dan kemiskinan, serta insiden hamil di luar nikah (kecelakaan) juga menjadi alasan kuat yang pada akhirnya memaksa terjadinya pernikahan di bawah umur,” tuturnya.

Kasus pengajuan dispensasi pernikahan tersebut, pada umumnya secara mayoritas diajukan oleh pihak perempuan yang usianya masih di bawah 19 tahun. Sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan yang sah secara negara, baik bagi laki-laki maupun perempuan, sudah disamaratakan pada usia 19 tahun.

“Apabila terdapat calon pengantin yang mendaftar namun usianya belum memenuhi batas minimal tersebut, pihak KUA secara prosedural pasti akan membuatkan surat penolakan,” tegasnya.

Selanjutnya, pihak keluarga diwajibkan untuk menempuh jalur persidangan demi mendapatkan surat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

“KUA berpegang teguh pada prinsip untuk tidak melaksanakan proses pencatatan pernikahan bagi anak di bawah umur apabila belum terbit izin tertulis atau dispensasi resmi dari majelis hakim Pengadilan Agama,” jelasnya.

Sebagai langkah intervensi preventif untuk menekan angka pernikahan di usia dini , KUA Rancakalong secara aktif terus menggulirkan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS).

Walaupun untuk saat ini program bimbingan tersebut belum ditunjang dengan alokasi anggaran khusus, pihaknya memastikan langkah edukasi tidak akan terhenti.

“Kami tetap berupaya mengoptimalkan langkah edukasi ini melalui skema kolaborasi lintas sektoral bersama instansi luar seperti Puskesmas dan Dinas Pengendalian Penduduk (Dalduk),” paparnya.

Ke depannya, upaya sosialisasi ke masyarakat mengenai batas minimal usia pernikahan beserta dampak negatifnya akan terus digenjot.

“Edukasi ini secara intensif terus kami sebarluaskan, baik melalui forum pengajian masyarakat maupun melalui imbauan langsung kepada para kepala desa setempat,” pungkasnya.

Reporter : Rizky Prasetyo

Popular Articles

Popular Articles