spot_img
spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img
spot_img
spot_img

POS TERKAiT

Abu-abu Kebijakan Parkir Stadion Karawang, Bupati Aep Turun Tangan, Dishub Tunjuk Disparpora

spot_img

KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Jagat media sosial di Karawang dihebohkan dengan viralnya unggahan akun Instagram @karawang_kekiniian yang menyoroti carut-marut pengelolaan retribusi parkir di kawasan Stadion Singaperbangsa Karawang.

Dalam postingan tersebut, warga mengeluhkan ketidaksesuaian tarif antara papan pengumuman resmi dan karcis di lapangan, di mana tarif tertulis Rp2.000 namun pengendara sepeda motor justru ditagih Rp3.000.

Tak hanya itu, polemik semakin meruncing lantaran warga yang sekadar datang untuk membeli jajanan kuliner di sekitar stadion turut dipungut biaya parkir oleh pihak pengelola.

Menanggapi gelombang protes yang viral di dunia maya tersebut, Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, langsung turun tangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi.

Sidak yang terekam di akun Instagram pribadi Bupati Aep Syaepuloh itu, memperlihatkan ketegasan Kepala Daerah saat mempertanyakan legalitas dan aliran dana pungutan tersebut kepada Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Karawang, Muhana.

“Terus juga saya sampaikan juga ini tadi yang ini nih untuk area parkir ini. Enggak ada juga parkir di sini bayar-bayar Rp3.000, enggak ada Rp4.000 apalagi Rp2.000,” tegas Bupati Aep di hadapan para pejabat yang mendampinginya.

Dalam kesempatan tersebut juga, Buapti Aep menanyakan terkait pengelolaan dan ke mana aliran dana retribusi parkir Stadion Singaperbangsa tersebut bermuara.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang (Kadishub) Muhana ketika dikonfirmasi terkait apa yang ditanyakan Bupati Aep, menjawab bahwa, pengelolaan parkir stadion berada di luar kewenangan Dinas Perhubungan.

“Parkir stadion bukan tanggung jawab kami karena itu kerjasamanya satu paket dengan sewa stadion. Kerjasama dengan Disparpora,” ujar Muhana singkat, seraya menyarankan agar awak media mengonfirmasi langsung kepada Dinas Pariwisata dan Olahraga (Disparpora). Selasa (17/11/2026).

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Karawang, Abas Sudrajat, menyatakan pihaknya akan segera menggelar rapat internal guna mengevaluasi persoalan perparkiran yang meresahkan masyarakat tersebut.

“Yang jelas hari ini kita akan rapatkan untuk menindaklanjuti permasalahan parkir di stadion,” singkat Abas.

Menelisik carut-marut retribusi parkir di fasilitas publik milik daerah seperti Stadion Singaperbangsa, terdapat celah tata kelola birokrasi dan aturan keuangan pemerintahan yang wajib ditegakkan secara transparan,

Merujuk pada peraturan perundang-undangan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), ketika aset daerah (seperti area stadion) disewakan atau dikerjasamakan kepada pihak ketiga, seluruh objek retribusi di dalamnya harus diatur secara eksplisit dalam perjanjian kontrak tertulis yang sah, bukan sekadar kesepakatan.

Pungutan yang dikenakan kepada masyarakat di fasilitas publik dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pos retribusi pelayanan parkir atau bagian dari kontrak sewa aset.

Apabila aliran dana pungutan tersebut tidak masuk ke kas daerah melalui mekanisme resmi, maka hal tersebut berpotensi menjadi pungutan liar (pungli) yang merugikan keuangan negara.

Reporter : Nina Melani Paradewi

Sumber Berita & Referensi:

Akun Instagram pribadi Bupati Karawang Aep Syaepuloh

Akun Instagram @karawang_kekiniian

Popular Articles

Popular Articles