SUMEDANG | ONEDIGINEWS.COM | Isu tingginya angka pernikahan anak atau pernikahan dini di Kabupaten Sumedang terus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Sumedang mencatat bahwa lemahnya pola asuh orang tua menjadi faktor utama tingginya tren pengajuan dispensasi nikah di wilayah tersebut.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) DPPKBP3A Sumedang, Ekki Riswandiyah, SKM, menyampaikan bahwa pihaknya terus menjalin kerja sama dengan Pengadilan Agama melalui layanan konseling di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).
Berdasarkan data dari Pengadilan Agama, saat ini tercatat ada 269 kasus pengajuan dispensasi perkawinan anak, dan 56 kasus di antaranya telah dirujuk ke Puspaga untuk proses konseling
“Dari 269 pengajuan, yang dirujuk untuk konseling ke kami ada 56 kasus. Rata-rata memang sudah sulit dicegah karena mereka telah menentukan tanggal pernikahan hingga memesan katering. Oleh karena itu, dari ratusan pengajuan yang ada, biasanya hanya satu atau dua kasus saja yang pada akhirnya tidak dikabulkan,” ungkap Kabid Ekki, saat di konfirmasi. Selasa, (17/11/2026).
Lebih lanjut, Kabid Ekki menyoroti akar permasalahan dari tingginya angka pernikahan di usia dini. Menurutnya, kesulitan ekonomi ternyata bukanlah pemicu utama, melainkan rapuhnya ketahanan dan pola asuh dalam keluarga.
“Hampir 99 persen kasus ini berawal dari pengasuhan yang tidak positif. Kurangnya kasih sayang, perhatian, dan komunikasi di rumah membuat anak mencari kenyamanan di luar atau melalui gawai, yang akhirnya berujung pada pergaulan bebas. Kalau yang murni karena disuruh menikah akibat faktor ekonomi, itu paling hanya sekitar satu persen,” terangnya.
Dalam setiap sesi konseling, tim DPPKBP3A berupaya keras memberikan pemahaman terkait bahaya dan risiko pernikahan dini kepada anak maupun orang tua. Risiko tersebut meliputi ancaman kematian ibu saat melahirkan, hingga rentannya terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
“Kami memastikan anak dan orang tua memahami betul risiko-risiko tersebut. Namun, jika memang pernikahan sudah tidak bisa dicegah, kami akan merujuk klien ke kecamatan untuk mendapat pendampingan kesehatan melalui aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) bersama para kader, bidan desa, dan tim pendamping keluarga,” jelasnya.
Sebagai langkah preventif jangka panjang, Pemkab Sumedang terus menggencarkan edukasi berkelanjutan ke sekolah-sekolah tingkat SMA dan SMK. Program yang diusung antara lain kampanye “Sekolah Aman dan Nyaman”, program Stopan Jabar (Stop Perkawinan Usia Anak Jawa Barat), hingga pelibatan aktif Forum Anak dan Bina Keluarga Remaja (BKR).
“Harapan kami, para remaja mampu menjadi ‘Pelopor dan Pelapor’ kebaikan bagi dirinya sendiri dan lingkungan. Mereka harus memiliki visi ke depan. Sebab, jika motivasi untuk melanjutkan sekolah menurun, anak-anak rentan terjerumus pada hal-hal negatif seperti pergaulan bebas yang berujung pada pernikahan dini,” pungkas Ekki.
Reporter : Rizky Prasetyo








