KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Mayoritas pengusaha jasa konstruksi atau pemborong yang mengerjakan proyek jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang mulai mengeluh.
Keluhan ini dipicu oleh ketimpangan antara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan Bidang Jalan dengan harga riil material di pasaran saat ini.
Menanggapi hal tersebut, praktisi hukum sekaligus pengamat kebijakan publik, Asep Agustian, S.H., M.H., angkat bicara.
Ia menilai Kepala Bidang (Kabid) Jalan PUPR Karawang tidak profesional karena gagal melakukan pemutakhiran data harga material dalam setiap paket pekerjaan.
“Saya minta Kabid Jalan PUPR turun ke lapangan. Cek harga pasar material konstruksi jalan yang sebenarnya sebelum menyusun HPS. Jangan hanya duduk manis dan bilang kondisi ‘aman terkendali’,” cetus pria yang akrab disapa Askun ini, Senin (13/4/2026).
Askun mendesak agar Bidang Jalan segera mengevaluasi dan menyesuaikan HPS proyek sesuai fluktuasi harga pasar.
Ia mencontohkan, harga *hotmix* jenis AC-WC (*Asphalt Concrete – Wearing Course*) kualitas terbaik di AMP Sumber Batu saat ini berkisar Rp1,8 juta per ton, sementara di produk Aston mencapai Rp1,9 juta per ton. Namun, HPS yang dipatok dinas justru di bawah harga tersebut.
“Ini bukti Kabid Jalan tidak update. Dampaknya, pemborong menjerit. Niatnya mencari untung, malah berpotensi buntung atau rugi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Askun memperingatkan bahwa ketidaksesuaian harga ini akan berdampak buruk pada kualitas infrastruktur.
Ia khawatir para pelaksana proyek akan melakukan siasat tertentu untuk menekan biaya akibat harga material yang tidak masuk akal.
Jika dibiarkan, masyarakatlah yang akan dirugikan karena jalan cepat rusak. Selain itu, potensi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Bidang Jalan PUPR Karawang akan semakin besar.
“Kalau alasannya efisiensi anggaran, sah-sah saja. Tapi solusinya kurangi volume pekerjaan, misalnya dari 100 meter menjadi 75 meter. Jangan memaksakan HPS murah yang tidak sesuai pasar,” tambah Askun.
Ia juga meminta Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, untuk merespons aspirasi para pengusaha jasa konstruksi ini.
Menurutnya, latar belakang Bupati sebagai pengusaha konstruksi seharusnya membuat beliau lebih paham mengenai urgensi persoalan ini.
“Pak Bupati pasti paham teknis ini. Saya minta beliau segera mengevaluasi kinerja Kabid Jalan PUPR Karawang demi menjaga kualitas pembangunan yang menjadi hak masyarakat,” tutupnya.
Terpisah, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Karawang, Danny, saat dikonfirmasi mengenai persoalan ini enggan memberikan penjelasan lebih detail. Ia hanya memberikan respons singkat.
“Terima kasih infonya,” ucap Danny. (Red)
