KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Karawang untuk memantau langsung penanganan dampak kekeringan yang melanda kawasan lumbung padi nasional. Pada Senin (30/8/2026), di wilayah Kecamatan Kutawaluya.
Kedatangan tersebut turut didampingi oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian serta jajaran terkait guna memastikan komitmen percepatan infrastruktur pengairan di daerah.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang, Rochman, mengungkapkan bahwa kunjungan tingkat tinggi ini difokuskan untuk memonitor data wilayah pertanian yang mengalami kekurangan pasokan air akibat musim kemarau.
Berdasarkan pemetaan Dinas, luas lahan yang terdampak kekeringan di Karawang tercatat mencapai kurang lebih 80 hektar.
“Wilayah yang terdampak ini tersebar di empat kecamatan, yaitu Pakis, Pedes, Cilamaya, hingga arah ke Tirtamulya,” ujar Rochman saat ditemui usai peninjauan lapangan bersama Menteri Arman, menegaskan bahwa faktor utama pemicu kekeringan murni bersumber dari kendala suplai air baku dan hambatan jaringan irigasi.
Lebih lanjut, Rochman merinci bahwa persoalan di lapangan tidak hanya disebabkan oleh faktor cuaca, tetapi juga dipicu oleh tingginya tingkat pendangkalan saluran air sekunder serta masifnya pertumbuhan gulma seperti eceng gondok dan ganggang yang menutup alur distribusi air.
Akibat hambatan biologis dan sedimentasi tersebut, suplai air yang mengalir ke wilayah hilir seperti Kecamatan Pakis menjadi sangat minim.
Menanggapi kendala tersebut, Kementerian Pertanian bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) langsung menyatakan komitmen penuh untuk membantu penyelesaian infrastruktur pengairan di Karawang.
Solusi cepat yang disiapkan meliputi pengerukan endapan lumpur dan pembersihan gulma menggunakan alat berat ekskorator, yang nantinya juga akan didukung oleh gerakan pengendalian (gerdal) secara gotong royong melibatkan partisipasi aktif para petani lokal.
Selain normalisasi saluran eksisting, Dinas Pertanian juga telah mengusulkan pengadaan bantuan irigasi pompa air dalam (pompanisasi) sebanyak 35 titik untuk menjangkau lahan-lahan pertanian yang kesulitan mendapatkan sumber air permukaan.
Penggunaan pompa air dalam ini diharapkan mampu menanggulangi persoalan kekeringan hingga 50 persen pada musim tanam berikutnya, mengingat potensi cadangan air bawah tanah di Karawang tergolong melimpah.
Terkait jaminan perlindungan petani, Rochman juga menyinggung status Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang pada tahun ini sempat ditiadakan oleh pemerintah pusat.
Sebelumnya, program asuransi tersebut dibiayai melalui skema sharing anggaran di mana pusat menanggung 80 persen dan daerah 20 persen. Namun, pada APBD perubahan mendatang, program perlindungan seluas 15.000 hektar yang mencakup risiko gagal panen akibat banjir maupun kekeringan direncanakan akan kembali diaktifkan kembali.
Reporter : Nina Melani Paradewi
