spot_img
spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img
spot_img
spot_img

POS TERKAiT

Bumdes Darawolong Disorot, Kolam Lele Dana Desa Dibangun di Luar Wilayah sampai Ketua BUMDes Ternyata PNS Guru?

spot_img

KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan alokasi Dana Desa (DD) di Desa Darawolong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, menuai sorotan tajam dari warga setempat.

Pasalnya, anggaran ratusan juta rupiah yang dikucurkan dinilai tidak transparan, diduga salah sasaran, dan sejumlah warga mengaku tidak pernah menikmati hasil sepeser pun dari badan usaha milik desa tersebut.

Berdasarkan data resmi dari laman Jaga KPK, suntikan dana untuk BUMDes Darawolong dalam beberapa tahun terakhir tergolong fantastis.

Pada tahun 2023, tercatat ada Penyertaan Modal Desa sebesar Rp46.144.000 serta Rehabilitasi Gedung BUMDes senilai Rp132.873.200.

Angka tersebut melonjak drastis pada tahun 2024 dengan Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp100.000.000, dan kembali bertambah pada tahun 2025 lewat Penyertaan Modal Desa mencapai Rp259.545.200 serta Bimtek BUMDes Rp6.000.000.

Jika ditotal, anggaran yang digelontorkan menyentuh angka lebih dari setengah miliar rupiah.

Alih-alih menyejahterakan warga, program ketahanan pangan tahun anggaran dengan kisaran Rp70–80 juta justru memicu polemik.

Budidaya ikan lele yang dibiayai dana desa justru dibangun di luar wilayah Desa Darawolong, dikabarkan di wilayah Majalaya.

Sekretaris Desa (Sekdes) Darawolong, Agung, saat dikonfirmasi membenarkan pemindahan lokasi tersebut. Namun, ia berdalih bahwa keputusan itu sudah melalui Musyawarah Desa (Musdes).

“Itu yang ngelola BUMDes. Untuk program budidaya ikan lele benar, dan lokasinya di luar wilayah desa juga benar,” ujar Agung.

Ketika disinggung soal Pendapatan Asli Desa (PADes), ia menyebutkan bahwa kontribusi ke kas desa sangat minim.

“Setiap tahun ada PADes dari BUMDes. Tahun sekarang kalau tidak salah sekitar Rp2 juta lebih, angka pastinya Kaur Keuangan yang lebih tahu.” Jelas Agung lagi.

Tak hanya soal kolam lele, warga juga mencuatkan kabar miring mengenai program ketahanan pangan sapi.

Bantuan ternak yang dibeli menggunakan dana desa tersebut diinformasikan tidak jelas manfaatnya bagi warga, lantaran diduga dikelola secara pribadi oleh suami Kepala Desa.

Hal inipun dibantah oleh Sekdes Agung, ditegaskannya, bahwa,

“Suami bu lurah tidak ngelola bantuan sapi aspirasi. Kalo tidak salah yg aspirasi dari pa dewan ajang ke kelompok ternak di dusun karang tengah. Itu sekitar kurang lebih 2 tahun kebelakang,” terangnya.

Sementara itu, Ketua BUMDes Darawolong Oding, berdalih bahwa pemilihan lokasi kolam di luar desa merupakan arahan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bersama Camat Purwasari saat itu, serta diklaim atas usulan Ketua BPD dan kesepakatan bersama.

Kendati demikian, hingga kini warga mempertanyakan transparansi dan urgensi mengapa aset ketahanan pangan desa harus dibangun di wilayah lain sementara warga Darawolong sendiri belum pernah merasakan hasilnya.

Dikonfirmasi terkait hasil, Oding hanya singkat mengatakan bila hal tersebut tidakbisa disampaikan kepada media.

“Maaf ga bisa disampaikan disini.,” ujarnya, seraya menyampaikan bahwa dirinya baru saja kedatangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Karawang sehingga dirinya tidak bisa dikonfirmasi lebih lanjut.

“Ya, nanti, baru beres kdatangan dpmd.”tandasnya.

Persoalan di Desa Darawolong semakin runcing setelah terungkapnya dugaan rangkap jabatan strategis yang diemban oleh Ketua BUMDes.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ketua BUMDes Darawolong diketahui merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berprofesi sebagai guru Sekolah Dasar (SD).
Tidak tanggung-tanggung, selain menakhodai BUMDes, ia juga dikabarkan merangkap posisi sebagai Ketua Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di desa setempat.

Kondisi ini memicu kritik keras dari berbagai kalangan terkait profesionalisme, potensi konflik kepentingan, serta efektivitas pengelolaan program desa.

Hingga berita ini diturunkan, warga Desa Darawolong mendesak instansi berwenang, mulai dari Inspektorat hingga aparat penegak hukum, untuk turun tangan mengaudit aliran dana BUMDes dan program ketahanan pangan tersebut.

 

Reporter : Nina Melani Paradewi

Popular Articles

Popular Articles