BEKASI | ONEDIGINEWS.COM | Persoalan infrastruktur lingkungan seperti banjir, akses layanan kesehatan, hingga krisis lapangan pekerjaan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.
Menyoroti lambannya penanganan sejumlah isu fundamental tersebut, Anggota DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafied, melontarkan kritik dan desakan keras kepada pihak eksekutif.
Muin menegaskan bahwa ancaman banjir musiman di berbagai titik di Kota Bekasi harus segera dicarikan solusi permanen, bukan sekadar penanganan reaktif. Menurutnya, kondisi permukiman warga yang kerap menjadi langganan genangan air setiap kali hujan deras turun adalah bukti bahwa tata air daerah belum tertangani dengan maksimal.
“Banjir ini memang menjadi salah satu masalah klasik yang krusial di Kota Bekasi. Kami mendesak agar Pemkot Bekasi segera mengambil langkah cepat, strategis, dan nyata untuk menuntaskan persoalan tata air yang sangat mengganggu aktivitas dan perekonomian warga,” ungkap Abdul Muin Hafied, yang juga menjabat sebagai Ketua SC Musda DPD PAN Kota Bekasi, dalam pernyataannya, Senin (20/7/2026)
Selain masalah infrastruktur, Muin juga menyoroti himpitan ekonomi yang masih mencekik masyarakat. Ia menuntut adanya pemerataan jaminan kesehatan, khususnya penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dari pemerintah daerah untuk warga kalangan menengah ke bawah agar tak lagi terbebani tagihan iuran bulanan.
Menurut Muin, intervensi pemerintah dalam sektor kesehatan adalah hak dasar yang harus dipastikan ketersediaannya bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
“Banyak warga yang mengeluh dan ingin dimasukkan sebagai peserta PBI agar tidak perlu membayar iuran. Saya kira usulan dan harapan warga itu sangat masuk akal. Kondisi riil di lapangan menunjukkan mayoritas masyarakat kita memang tengah menghadapi tekanan ekonomi, sehingga butuh dukungan jaring pengaman sosial dari pemerintah,” paparnya.
Lebih lanjut, politisi ini menyoroti ironi minimnya serapan tenaga kerja di tengah geliat pembangunan Kota Bekasi. Ia mengaku prihatin dengan banyaknya pemuda—baik lulusan SMA, SMK, maupun perguruan tinggi—yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kondisi ini secara langsung berkontribusi pada tingginya angka pengangguran terbuka di wilayah tersebut.
“Memang kondisinya saat ini lapangan kerja di Kota Bekasi sangat sulit, dan dampaknya langsung pada peningkatan angka pengangguran. Oleh karena itu, saya meminta Pemkot Bekasi untuk proaktif mencari solusi, baik itu lewat kolaborasi dengan pihak swasta maupun program padat karya, untuk menekan angka pengangguran ini,” tegas Muin.
Sebagai representasi rakyat, Abdul Muin memastikan akan terus menggunakan fungsi pengawasan di legislatif untuk menekan Pemkot Bekasi. Ia berkomitmen agar keluhan-keluhan dari akar rumput ini masuk ke dalam prioritas perencanaan kebijakan.
“Semua persoalan dan aspirasi ini akan terus kita suarakan di DPRD. Kita akan sampaikan secara resmi kepada Pemkot Bekasi untuk segera ditindaklanjuti dengan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga,” tutupnya. (ADV)
