KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Di tengah viralnya rekaman video rapat koordinasi yang memuat dugaan pungutan liar (pungli) terhasap calon anggota BPD beberapa waktu lalu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang akhirnya secara resmi mengumumkan langkah tindak lanjut tegas terhadap Kasi Pemerintahan Desa Sulaeman yang akrab disapa Eman atau Sule.
Sekretaris BKPSDM Kabupaten Karawang, Geri Samrodi, secara terbuka membeberkan keputusan instansinya kepada publik terkait nasib sang oknum pejabat di tingkat kecamatan tersebut.
Dalam keterangan resminya, Geri Samrodi menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil tindakan administratif berupa pemindahan posisi jabatan guna meredam persoalan yang mencoreng integritas birokrasi desa tersebut.
“BKPSDM telah memindahkan atau merotasi Kasi Pemerintahan Desa (Sule) menjadi MP. Namun demikian, meskipun sudah dirotasi jabatannya, yang bersangkutan tetap ditempatkan di lingkungan kecamatan yang sama,” ujar Geri Samrodi, Senin (12/10/2026).
Lebih lanjut, Geri menyampaikan bahwa keputusan rotasi ini diambil BKPSDM sebagai langkah preventif agar dugaan pungutan yang mencuat di ruang publik dapat segera diredam dan tidak terjadi.
“Langkah rotasi ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi dan pencegahan oleh kami BKPSDM, agar permintaan iuran untuk SK itu tidak sampai benar-benar terjadi,” tambahnya.
Langkah tanggap yang diambil BKPSDM ini tidak terlepas dari viralnya rekaman video pertemuan tertutup di aula desa Wancimekar, Kecamatan Kotabaru yang sempet viral beberapa waktu lalu.
Pertemuan yang awalnya diagendakan untuk membahas persiapan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terpilih Kabupaten Karawang Masa Keanggotaan 2026–2034 itu justru diwarnai kesepakatan pembebanan biaya di luar ketentuan resmi.
Berdasarkan rekaman video yang dikantongi redaksi onediginews.com, pimpinan rapat secara gamblang mematok sejumlah kewajiban finansial kepada para calon anggota BPD yang akan dilantik.
Iuran Rp50.000 per anggota dipatok untuk biaya administrasi perkantoran (ATK), penggandaan Surat Keputusan (SK), hingga penggantian uang bensin panitia.
Reporter : Nina Melani Paradewi
