KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Isu penyediaan air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah (WASH) di Kabupaten Karawang menjadi fokus utama dalam Multi Stakeholder Forum (MSF) WASH Karawang yang diselenggarakan di Swiss-Belinn Karawang, Selasa (3/11/2026).
Forum ini diinisiasi oleh Koalisi Prima WASH bersama Forum CSO WASH Karawang dan Perkumpulan Inisiatif guna mempertemukan unsur masyarakat sipil dengan pemerintah daerah.
Pius Widiyatmoko dari Perkumpulan Inisiatif menjelaskan bahwa forum ini dirancang untuk merumuskan penyelesaian konkret atas persoalan air bersih, sanitasi, dan sampah yang dirasakan langsung oleh masyarakat, salah satunya di wilayah pesisir Dusun Tanah Tumbul, Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan.
“Multi-stakeholder forum ini merupakan inisiasi kita dari Koalisi Prima WASH dan Forum CSO WASH Karawang untuk mempertemukan masyarakat sipil sama pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan air bersih, sanitasi, dan sampah,” ujar Pius.
Pelaksanaan MSF WASH Karawang ini dihadiri secara luas oleh berbagai unsur guna memastikan kolaborasi lintas sektor berjalan optimal. Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan, undangan dan peserta forum melibatkan unsur:
• Pemerintah Daerah: Asisten Perekonomian & Pembangunan, Bapperida, Dinas Perkim (PRKP), Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan, DPMD, BPBD, BPKAD, Inspektorat, Unit Layanan Pengadaan (ULP), Camat Cilamaya Wetan, hingga Kepala Desa Muara.
• Pimpinan Perum Jasa Tirta II Jatiluhur, Perumda Tirta Tarum, PT Tirta Gemah Ripah, BPK RI Jabar, BPKP Jabar, Ombudsman RI Perwakilan Jabar, BBWS Citarum, hingga Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TK PSDA) Citarum.
• Perwakilan Koalisi Prima WASH Nasional (IBP Indonesia, Perkumpulan Inisiatif, DPP KNTI, DPP KPPI, Seknas FITRA, Yayasan Kota Kita), akademisi Teknik Lingkungan Unsika, unsur TP PKK, Forkadas Citarum, Fordas Cilamaya, KNTI Karawang, Jaringan Kerja Eco Village, Pamsimas, Jaringan Masyarakat Pantai dan Pesisir (Jampas), hingga berbagai yayasan dan asosiasi lokal.
• Perwakilan manajemen seperti PT Jawa Satu Power, Nestle Indonesia, Ajinomoto, P&G, Toyota, Pupuk Kujang, KIIC
Pius juga menyoroti pentingnya mereaktivasi Kelompok Kerja Permukiman dan Kawasan Permukiman (Pokja PK) serta Forum PK di lingkungan Pemkab Karawang yang dinilai sempat vakum, agar fungsi koordinasi penanganan isu WASH dapat berjalan lebih sistematis.
Ke depannya, koalisi masyarakat sipil akan terus mengawal komitmen kebijakan serta mendorong peningkatan alokasi dukungan anggaran dari pemerintah daerah untuk sektor sanitasi, air bersih, dan pengelolaan sampah pada APBD 2027 dan tahun-tahun berikutnya.
Reporter : Nina Melani Paradewi
