KARAWANG – Pemerintah Kabupaten Karawang terus memperkuat sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah guna menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah. Penguatan koordinasi tersebut disampaikan dalam kegiatan arahan strategis yang digelar di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang, Selasa (03/02/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang menegaskan pentingnya pelaksanaan Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan yang tertata, bersih, dan nyaman. Gerakan ini sejalan dengan arahan Presiden RI yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026.
Salah satu fokus utama dalam implementasi Gerakan ASRI adalah penataan kabel-kabel udara yang dinilai mengganggu estetika kota sekaligus berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
Sekda juga menyampaikan bahwa Bupati Karawang telah memberikan contoh konkret melalui berbagai langkah penataan, seperti penanganan gentengnisasi, kebersihan lingkungan, hingga penataan kabel udara. Untuk itu, seluruh perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya antara Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Bapenda, Satpol PP, dan DPMPTSP, termasuk dalam penertiban baliho dan reklame.
Sementara itu, Wakil Bupati Karawang, H. Maslani, menegaskan peran strategis camat sebagai garda terdepan pelayanan publik. Ia meminta agar setiap persoalan dan keluhan masyarakat dapat direspons secara cepat, tepat, dan solutif.
Dalam arahannya, Bupati Karawang mengingatkan bahwa berbagai capaian yang telah diraih harus dijadikan modal dan semangat bersama untuk meningkatkan kinerja ke depan. Bupati juga menyampaikan hasil Rakornas 2026 yang menekankan bahwa setiap pemimpin harus memiliki policy yang jelas dan terukur dalam mengambil kebijakan.
Bupati Karawang menutup arahannya dengan mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Karawang untuk bekerja secara profesional, penuh kehati-hatian, dan bertanggung jawab, demi mewujudkan Karawang yang maju, modern, serta kuat secara ekonomi.
Di kesempatan yang sama, Kepala BPKAD Karawang menyampaikan bahwa posisi Uang Persediaan (UP) telah digelontorkan sebesar Rp15,9 miliar. Selain itu, Pemkab Karawang kembali menargetkan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan memastikan kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan keuangan yang tercatat di BPKAD.
Pada awal bulan, laporan keuangan tersebut akan diserahkan kepada Inspektorat untuk dilakukan reviu sebagai bagian dari penguatan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
