KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM – Aroma kegagalan terendus dari karung-karung bantuan benih padi yang baru saja dibagikan kepada para petani di berbagai penjuru Kabupaten Karawang beberapa waktu lalu.
Harapan para petani untuk menuai hasil melimpah dari program bantuan Kementerian Pertanian (Kementan) melalui dana APBN 2026 kini berubah menjadi kekhawatiran massal.
Bukan bulir kuning keemasan yang mereka temukan, melainkan biji-biji kusam yang dipenuhi bintik hitam, sebuah indikasi teknis bahwa benih tersebut telah kehilangan daya tumbuhnya sebelum menyentuh tanah.
Skandal ini bukan persoalan kecil, program bantuan ini menyasar area seluas 26.046 hektar lahan persawahan di 23 kecamatan dengan total alokasi benih mencapai 651 ton.
Jeritan kekecewaan mengalir deras dari wilayah Jayakerta hingga Karawang Timur. Fokus keluhan petani rata-rata diduga mengerucut tajam pada benih berkemasan CV. SD.
Berbeda dengan penyedia lain, produk CV. SD diduga sangat jauh dari standar kelayakan.
“Ini bukan lagi benih, tapi sampah bagi petani. Jika dipaksakan tanam, kami bukan hanya rugi waktu, tapi modal yang kami pinjam untuk musim ini akan musnah,” cetus salah satu tokoh tani dengan nada getir.
Menanggapi carut-marutnya kualitas di lapangan, Kabid Sarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang, Mahmud, tidak menampik adanya temuan tersebut.
Dalam keterangan yang disampaikan Selasa (28/6/2026), Mahmud menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan awal, namun terdapat perbedaan kondisi saat benih sampai di titik bagi.
“Kami cek awal ke gudang penangkar. Benih itu dalam kemasan 5 kg. Dari ribuan ton yang ada, kami ambil sampel dan saat itu hasilnya bagus sesuai pengamatan visual kami,” jelas Mahmud.
Ia mengakui adanya keterbatasan kontrol saat distribusi massal berlangsung.
“Kami cek visual kemasan yang kami terima itu bagus. Namun di lapangan kami memang tidak bisa mengontrol ke setiap kecamatan dan kelompok tani secara satu per satu.”ucapnya.
Terkait temuan benih menghitam di wilayah seperti Jayakerta, Mahmud menegaskan pihaknya sedang bergerak cepat.
“Kami sedang menginventarisir kelompok tani mana saja yang kualitasnya jelek. Hasil pendataan ini akan kami jadikan dasar untuk mendesak Kementerian Pertanian agar supplier segera bertanggung jawab dan mengganti kerugian petani! Kami akan kawal prosesnya,” tegasnya dengan nada bicara yang menekan.
Keresahan kian memuncak karena kewenangan penunjukan supplier sepenuhnya berada di tangan Pusat.
Dinas daerah seolah hanya menjadi penerima barang yang harus menelan pil pahit ketika spesifikasi tak sesuai usulan CPCL (Calon Petani Calon Lokasi).
“Bantuan ini sumbernya APBN, usulannya memang melalui CPCL yang kami verifikasi, namun penunjukan penyedia adalah otoritas pusat. Kami tidak akan tinggal diam, makanya kami sudah lapor langsung ke Direktorat Tanaman Pangan,” tambahnya.
Secara teknis, tim teknis Dinas Pertanian mempertegas bahwa kondisi fisik benih yang menghitam adalah alarm keras.
“Benih yang sehat itu harusnya bersih. Kalau sudah hitam secara kasat mata, itu sudah tanda tanya besar. Apalagi jika saat direndam nanti banyak yang mengapung, itu sudah dipastikan ‘mati’. Kami minta petani dokumentasikan bukti-bukti ini agar ada alasan kuat meminta ganti rugi,” paparnya menjelaskan.
(Reporter: Nina Melani Paradewi)
