BEKASI | ONEDIGINEWS.COM — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia menyelenggarakan sosialisasi Program Apartemen Bersubsidi sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional Tiga Juta Rumah. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula KH Noer Alie, Kantor Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (26/1/2026).
Sosialisasi ini dihadiri ratusan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan bertujuan memberikan pemahaman awal mengenai skema hunian vertikal bersubsidi bagi ASN maupun masyarakat.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal pemerintah pusat dalam menekan angka backlog perumahan, khususnya di wilayah perkotaan dan kawasan penyangga seperti Jabodetabek.
Ia menjelaskan, keterbatasan lahan serta tingginya harga rumah tapak di kawasan perkotaan mendorong pemerintah menghadirkan alternatif hunian berupa apartemen atau rumah susun bersubsidi yang dinilai lebih terjangkau dan strategis.
“Hunian vertikal bersubsidi menjadi salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan masyarakat perkotaan terhadap akses rumah layak huni,” ujar Sri Haryati.
Menurutnya, dalam skema apartemen bersubsidi, pembangunan akan dilakukan oleh pihak swasta, sementara pemerintah memberikan dukungan melalui subsidi pembiayaan, bantuan uang muka, serta skema suku bunga agar tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sri Haryati menegaskan bahwa sosialisasi tersebut masih berada pada tahap penjaringan minat dan pemetaan kebutuhan, sehingga belum memasuki tahapan teknis maupun perizinan pembangunan.
“Kami ingin memastikan kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sosialisasi ini menjadi dasar penting sebelum implementasi lebih lanjut,” jelasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi memfasilitasi kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional di bidang perumahan.
“Pemerintah daerah berperan memfasilitasi agar ASN dan masyarakat memahami skema hunian bersubsidi yang tengah disiapkan oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa salah satu rencana yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut adalah pengembangan apartemen bersubsidi di kawasan Cikarang dengan konsep hunian vertikal. Rencana tersebut masih pada tahap pemetaan kebutuhan, termasuk identifikasi kemampuan finansial calon penghuni, karakteristik pengguna, serta preferensi lokasi dan fasilitas.
Menurutnya, proses tersebut penting dilakukan guna memastikan kebijakan yang diterapkan tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pemerintah Kabupaten Bekasi akan sejalan dan mendukung kebijakan Kementerian PKP, serta memastikan seluruh tahapan dilaksanakan sesuai regulasi,” tegasnya.
Asep Surya Atmaja menambahkan bahwa program apartemen bersubsidi ini tidak hanya diperuntukkan bagi ASN, namun juga terbuka bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui skema pembiayaan bersubsidi.
