KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM – Sejumlah guru sekolah swasta tingkat SMA/SMK sederajat di Kabupaten Karawang mulai menjerit.
Mereka kompak menagih janji Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), terkait pembayaran uang pengganti ‘penebusan ijazah’ siswa yang hingga kini tak kunjung cair.
Padahal, pihak sekolah mengklaim telah menyerahkan ijazah-ijazah tersebut kepada para siswa sesuai instruksi, namun dana talangan yang dijanjikan KDM justru mandek.
Kondisi ini memicu keluhan serius dari pihak sekolah. Pasalnya, operasional sekolah swasta dan honor para guru selama ini sangat bergantung pada pendapatan internal, seperti uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan biaya administrasi kelulusan.
“Kalau siswa tidak bayar SPP, lalu siapa yang menggaji kami? Inilah alasan mengapa kami kadang terpaksa menunda pemberian ijazah sampai urusan administrasi lunas. Dari situlah sumber pemasukan kami untuk digaji, tidak ada sumber lain,” keluh salah seorang guru SMK swasta di Karawang yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Menyikapi polemik yang menggelinding ini, Praktisi Hukum sekaligus Pengamat Kebijakan, Asep Agustian, S.H., M.H., mendesak KDM untuk segera merealisasikan janji manisnya kepada sekolah-sekolah swasta di Jawa Barat.
Pria yang akrab disapa Askun ini meminta Gubernur lebih peka terhadap kondisi ekonomi para guru swasta yang harus tetap menghidupi keluarga mereka setiap hari.
“Apalagi guru honorer yang gajinya tidak seberapa. Saya minta ke KDM, bayarlah janjimu kepada sekolah swasta, kasihan mereka. Selama ini operasional sekolah swasta untuk honor guru ya mengandalkan dari situ (iuran kelulusan siswa),” ujar Askun, Sabtu (23/5/2026).
Askun menambahkan, ia sangat memahami beban psikologis para guru swasta saat ini. Banyak di antara mereka yang tidak berani bersuara secara terbuka karena khawatir sekolah tempat mereka mengajar akan ‘dicirian’ atau mendapat sentimen negatif dari KDM.
“Maka dari itu, saya coba menyuarakan aspirasi dan keluhan para guru ini. Bayarlah, Pak Dedi Mulyadi. Ingat, mulutmu harimaumu,” tegas Askun menyentil.
Sebagai kilas balik, pada Februari 2025 lalu, KDM mengeluarkan instruksi tegas agar tidak ada lagi sekolah di Jawa Barat yang menahan ijazah siswa karena alasan tunggakan biaya. Kebijakan ini diambil setelah menerima banyak keluhan dari orang tua murid yang merasa keberatan.
Kala itu, KDM bahkan memberikan ancaman keras akan menghentikan dana bantuan senilai Rp 600 miliar untuk sekolah swasta di Jawa Barat jika perintah tersebut diabaikan.
“Tinggal pilih, menerima uang bantuan Rp 600 miliar, atau bantuan ke depan diubah skemanya menjadi bantuan untuk masyarakat miskin. Bantuan tidak kita berikan ke sekolah, tapi langsung ke siswa,” ucap KDM pada Minggu (2/2/2025) silam. Namun kini, setelah ijazah telanjur dibagikan, sekolah swasta justru merasa ‘diparkir’ tanpa kejelasan ganti rugi.***
