PURWAKARTA- Produksi sampah yang dihasilkan masyarakat di Kabupaten Purwakarta, terus meningkat setiap tahunnya. Hal itu terjadi, seiring semakin banyaknya perumahan dan industri sebagai salah satu penyebab sampah meningkat secara drastis.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta, Acep Yuli Mulya menuturkan, saat ini pihaknya telah merumuskan langkah stategis supaya bisa menekan produksi sampah tersebut. Tujuannya, tak lain supaya beban TPA Cikolotok, di Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, bisa berkurang.
“Kami akui, selama ini sampah yang dibuang ke TPA Cikolotok itu masih bersifat campuran, antara sampah organik dan anorganik,” ujar Acep, Selasa (15/9).
Salah satu upaya yang saat ini telah dilakukan, terang Acep, yakni dengan mengoptimalkan peran bank sampah dilingkungan perumahan. Alasan digulirkannya program tersebut, karena selama ini keberadaan sampah belum dimanfaatjan secara maksimal. Padahal, jika masyarakat jeli sampah tersebut bisa dikelola menjadi barang bermanfaat dan punya nilai ekonomis.
“Selain membantu menekan produksi sampah, konsep bank sampah ini juga turut membantu perekonomian warga. Sehingga, sampah yang dihasilkan ini memiliki nilai manfaat, terutama dari sisi ekonomi,” jelas dia.
Acep menjelaskan, saat ini pemerintah telah memiliki satu induk bank sampah. Selama ini juga telah ada beberapa bank sampah yang dikelola oleh masyarakat di wilayahnya. Para pengelola bank sampah ini, baru tersebar di wilayah perkotaan. Oleh karenanya, ia ingin ke depannya bank sampah bisa menjadi alternatif masyarakat menekan produksi sampah termasuk mendapatkan tambahan penghasilan.
Khusus persoalan timbulan di wilayah perkotaan, sambung dia, pihaknya pun telah menyiapkan konsep TPS 3R. Saat ini, pembangunan beberapa fasilitas pengelolaan sampah yang berasal dari bantuan Kementrian PUPR dan KLHK itu sedang berjalan.
“Untuk TPS 3R ini, kita siapkan di Kelurahan Nagri Tengah, Nagri Kidul dan Kelurahan Sindangkasih. Dengan konsep ini, diharapkan persoalan timbulan sampah di wilayah perkotaan dapat dikelola bersama masyarakat. Hal itu, sesuai Perbup tentang Jakstrada yang mengamanatkan bahwa 70 % sampah harus dikelola dan itu ditargetkan sampai tahun 2025,” jelas dia.(dody)
