spot_img
spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img
spot_img
spot_img

POS TERKAiT

Terkendala Perubahan Nomenklatur, Satpol PP Karawang Akui Tak Bisa Serap Anggaran DBHCHT 2026

spot_img

KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM  Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Karawang pada tahun 2026 menghadapi tantangan penyerapan.

Pasalnya, pengetatan regulasi dan perubahan nomenklatur kode rekening dari pusat membuat penggunaan anggaran di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus disesuaikan secara ketat agar tidak menyalahi aturan administratif.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karawang, didampingi Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) Fahrul, saat ditemui di kantornya.

Sekretaris Satpol PP Karawang menjelaskan, pagu total anggaran DBHCHT Karawang tahun ini mencapai sekitar kurang lebih Rp160 miliar.

Dari jumlah tersebut, alokasi standar untuk Satpol PP biasanya berada di kisaran 10 persen. Namun demikian, pihak Satpol PP menegaskan bahwa penyerapan anggaran tidak bisa diserap secara masif di luar program yang telah ditentukan oleh regulasi.

“Kita enggak bisa gerak sendiri tanpa Bea Cukai. Jadi, kan Bea Cukai juga kita kan ada di Perangkat Daerah nih, kantornya membawahi tiga kabupaten. Bagi-bagi kegiatan juga mereka, jadi enggak bisa full,” ujar Sekretaris Satpol PP Karawang, Senin (16/11/2026).

Ia merinci, ruang lingkup kegiatan yang dapat diampu oleh Satpol PP dari anggaran DBHCHT ini sangat spesifik, yakni difokuskan pada operasi penegakan hukum (razia rokok ilegal) serta kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan hingga perdesaan.

“Jadi kegiatan yang bisa diambil dan ter-handle oleh kemampuan kita, Hanya razia rokok ilegal dan sosialisasi,” tegasnya.

Kendati alokasi anggaran secara makro tergolong besar, kapasitas penyerapan di lapangan dinilai terbatas oleh jumlah personel serta aturan operasional yang mengikat.

Berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, Satpol PP tercatat menggelar sekitar 30 kali kegiatan razia dan sosialisasi dengan serapan anggaran kurang lebih Rp500 juta hingga Rp600 juta.

“Kalau kita ngambil semua mah kita bingung kegiatan banyak banget. Sedangkan kegiatan kita juga yang biasa banyak,” ungkapnya.

Ia menambahkan, apabila sisa anggaran DBHCHT yang tidak terserap di sektor penegakan hukum ingin dimanfaatkan secara optimal, regulasi memungkinkan adanya pengalihan (refocusing) porsi anggaran ke sektor lain yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, seperti bidang kesehatan.

“Misalkan Karawang 100 miliar, kan Pol PP harusnya 10% kan 10 miliar. Kita misalkan dipakai cuma 1 miliar misalkan nih, sisanya dialihkan untuk kesehatan, bisa,” pungkasnya mencontohkan.

Dengan adanya penyesuaian aturan dan sinkronisasi program ini, Satpol PP Karawang berharap pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sepanjang tahun 2026 tetap berjalan efektif tanpa menyimpang dari koridor hukum yang berlaku.

Reporter : Nina Melani Paradewi

Popular Articles

Popular Articles