CIMAHI | ONEDIGINEWS.COM | Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi dan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan, Tanah, dan Tata Ruang dalam Mendorong Perekonomian Wilayah Jawa Barat di Cimahi. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Jawa Barat sebagai wujud penguatan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Pada kesempatan tersebut, Tri Adhianto bersama 27 kepala daerah se-Jawa Barat menandatangani komitmen bersama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat. Prosesi penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Kesepakatan strategis ini bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi sekaligus mendorong perbaikan tata kelola pertanahan dan tata ruang melalui pembaruan serta validasi data yang akurat, transparan, dan terintegrasi.
9 Program Kerja Prioritas dan Kepastian Hukum
Sebagai tindak lanjut, seluruh pemerintah daerah berkomitmen mengimplementasikan sembilan program kerja prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Langkah ini diharapkan mampu memperjelas sinergi antara Pemda, Kementerian ATR/BPN, dan KPK dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang berintegritas.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa komitmen bersama ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam menciptakan kepastian hukum dan mendukung iklim investasi.
“Pencegahan korupsi harus dimulai dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penataan administrasi pertanahan serta tata ruang yang baik akan memberikan kepastian hukum, meminimalisasi potensi penyimpangan, sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Dedi Mulyadi.
Komitmen Kota Bekasi untuk Pelayanan Publik Berintegritas
Keikutsertaan Pemerintah Kota Bekasi dalam penandatanganan ini menjadi bukti nyata dukungan terhadap penguatan good governance serta pelayanan publik yang profesional dan bebas dari praktik korupsi.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, optimistis kolaborasi lintas lembaga ini akan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.
“Kolaborasi antarpemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, dan KPK merupakan fondasi penting dalam membangun tata kelola yang bersih. Dengan keterbukaan data, pengawasan yang kuat, dan komitmen bersama, kami optimistis mampu menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Tri Adhianto.
Melalui sinergi yang kuat ini, Pemkot Bekasi berharap potensi penyimpangan sektor pertanahan dapat dicegah sejak dini demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara optimal.
(Ndoet)
