KARAWANG — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang membuat terobosan baru untuk mendongkrak kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Melalui Bidang Bumdes, DPMD menghadirkan layanan inovatif bertajuk “Klinik BUMDes”, sebuah pusat solusi terpadu untuk mengurai berbagai persoalan tata kelola, pelaporan keuangan, hingga kemitraan usaha desa.
Kepala Bidang Penataan, Pemberdayaan dan Kerjasama Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Karawang Ius Ruswanti, menjelaskan bahwa inovasi ini lahir sebagai jawaban atas tantangan kinerja utama (IKU) di instansinya.
Dari total 297 BUMDes yang ada di Kabupaten Karawang, diakui masih banyak yang menghadapi kendala, terutama dalam hal manajemen tata kelola dan optimalisasi unit usaha.
“Selama ini tata kelola maupun kegiatan usaha BUMDes belum optimal, sehingga perlu ada pendampingan khusus. Dari 297 BUMDes, masih banyak yang tata kelolanya kurang baik,” ujar Ius Rusnawati dalam keterangannya.
Keunggulan dari Klinik BUMDes adalah pelibatan lintas sektoral atau kedinasan terkait yang terbagi dalam pokja-pokja. Layanan ini menggandeng Inspektorat, Bagian Hukum Setda, Dinas Lingkungan Hidup (LH), Dinas Pertanian, Perikanan, hingga Dinas Peternakan.
Sebagai contoh, jika sebuah BUMDes mengembangkan unit usaha peternakan seperti domba atau sapi dan menghadapi kendala teknis, Klinik BUMDes akan langsung menerjunkan tim pendamping dari dinas teknis terkait.
Tidak hanya itu, Klinik BUMDes dirancang fleksibel dengan menyediakan dua metode akses layanan bagi pengelola desa, yakni:
1. Pengurus BUMDes dapat datang langsung ke kantor layanan untuk berkonsultasi secara tatap muka.
2. Memanfaatkan platform digital seperti WhatsApp (terintegrasi melalui layanan pengaduan cepat seperti Lapor Pak Haji) serta platform online resmi lainnya.
Ius pun mengenang kembali dinamika kelembagaan BUMDes yang sempat vakum massal pada tahun 2015.
Gelombang kebangkitan BUMDes mulai terasa kembali pada tahun 2020 seiring dengan adanya program ketahanan pangan, di mana pengelolaannya dialihkan kepada BUMDes yang telah berbadan hukum.
Kendati kembali aktif dan bergerak, momentum tersebut kerap menyisakan pekerjaan rumah baru, khususnya terkait kerumitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
Untuk mengatasi hal ini, DPMD Karawang sebelumnya telah menggelar sosialisasi intensif dengan menghadirkan narasumber kompeten, termasuk Inspektur Kementerian Desa, guna melatih para direktur BUMDes cara menyusun laporan keuangan yang akurat.
Dalam aspek regulasi, penguatan kelembagaan BUMDes di Karawang berpedoman pada aturan turunan, termasuk Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2023 tentang BUMDes yang merujuk pada PP Nomor 11 Tahun 2023.
Ke depan, DPMD juga menyiapkan regulasi turunan berupa Peraturan Bupati (Perbup) serta Perda inisiatif dewan guna membuka peluang kemitraan lokal yang lebih luas antara BUMDes dengan korporasi atau perusahaan swasta.
“BUMDes-BUMDes yang sehat tata kelolanya akan kita dorong dan mitrakan dengan perusahaan. Melalui Klinik BUMDes ini, kami ingin memastikan ada solusi tepat sasaran agar BUMDes di Karawang bisa maju bersama dan mandiri,” pungkasnya.
Reporter : Nina Melani Paradewi
