SUMEDANG | ONEDIGINEWS.COM |Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang melalui UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) mematangkan perencanaan fisik melalui review Detail Engineering Design (DED) serta memperkuat integrasi data terkait Tempat Pemotongan Hewan (TPH) maupun Tempat Pemotongan Unggas (TPU), menjelang pembangunan fisik RPH yang ditargetkan masuk pada anggaran murni 2027.
Kepala UPTD RPH pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang, Anto Hadianto, A.Md., menjelaskan bahwa pelaksanaan review DED pada anggaran perubahan akhir tahun 2026 ini dilakukan untuk menyelaraskan kembali berbagai aspek teknis maupun kebijakan terbaru.
“Untuk pembangunan RPH, hingga saat ini masih dalam tahap perencanaan. Di tahun 2026 ini masih dalam tahapan review terhadap DED yang sebelumnya telah disusun pada tahun 2024. Tujuannya untuk penyesuaian dari sisi teknis gambar, standar harga, serta kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan pembangunan RPH,” ujarnya, saat do konfirmasi di ruang kerjanya. Senin, (09/11/2026).
Lebih lanjut, Anto menerangkan bahwa pelaksanaan review DED tersebut digulirkan melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner atau Kesmavet pada anggaran perubahan tahun ini. Setelah pengadaan langsung, pihak konsultan bersama dinas akan meninjau kembali calon lahan pembangunan yang diperkirakan memiliki luas 6 hingga 7 hektare.
“Pada akhir tahun ini, Dinas Perikanan dan Peternakan melalui Bidang Peternakan dan Kesmavet berencana melaksanakan review DED di anggaran perubahan. Saat ini tahapannya sedang persiapan dokumen untuk diunggah ke LPSE. Apabila nanti sudah ditunjuk pemenangnya dan jasa konsultannya sudah ada, salah satu tahapannya pihak konsultan akan mengajak pihak dinas sebagai pengelola kegiatan untuk me-review lokasi. Pasti akan ada peninjauan kembali guna memastikan kesesuaian lokasi dengan dokumen DED yang sudah ada sebelumnya,” jelasnya.
Menanggapi wacana pembangunan RPH yang dinilai cukup lama bergulir, Anto memastikan bahwa sejauh ini tidak ada kendala teknis, melainkan murni karena kesiapan alokasi anggaran daerah yang cukup besar.
“Sebenarnya tidak ada hambatan dari sisi pembangunan ini. Memang wacana ini sudah lama dari beberapa tahun ke belakang, namun kenapa belum juga terlaksana dan masih dalam tahapan perencanaan, salah satunya dari sisi anggaran. Kabupaten Sumedang untuk pembangunan RPH ini harus menyediakan dana sekitar Rp5 miliar. Berdasarkan informasi dan wacana yang ada, mudah-mudahan pada tahun 2027 Pemerintah Kabupaten Sumedang siap menganggarkan kebutuhan dana tersebut,” ungkapnya.
Resmi dilantik sebagai Kepala UPTD RPH pada 30 Oktober 2026 lalu, Anto langsung memetakan sistem penguatan tata kelola melalui program 100 hari kerja pertamanya. Fokus utamanya adalah membangun sistem pendataan ulang serta pembinaan terhadap Tempat Pemotongan Hewan (TPH) maupun Tempat Pemotongan Unggas (TPU) yang tersebar di Kabupaten Sumedang sebagai fondasi operasional RPH ke depan.
“UPTD RPH ini merupakan UPTD teknis yang membantu dinas dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Rumah Potong Hewan. Terkait program 100 hari kerja selaku Kepala UPTD RPH baru yang dilantik per 30 Oktober kemarin, langkah pertama kami adalah melakukan pendataan ulang mengenai jumlah tempat pemotongan hewan yang ada di Kabupaten Sumedang sebagai data dasar apabila nanti RPH terbangun, sekaligus melakukan sosialisasi,” terangnya.
Ia merinci bahwa pengawasan dan pembaruan basis data tersebut mencakup tempat pemotongan ternak ruminansia maupun unggas, sekaligus untuk menertibkan administrasi perizinan para pelaku usaha di daerah.
“Salah satunya kami melaksanakan pengawasan, pembinaan, serta monitoring ke TPH dan TPU. TPH itu diperuntukkan bagi ternak ruminansia antara lain sapi, kambing, domba, hingga kerbau, sedangkan TPU atau Tempat Pemotongan Unggas lebih dominan untuk ayam. Selama ini memang sudah ada database mengenai TPH dan TPU, tetapi rencana kami akan melakukan pendataan ulang sekaligus menjaring tempat-tempat pemotongan yang belum masuk database,” katanya.
Bagi tempat pemotongan mandiri yang terjaring belum memiliki legalitas, pihak UPTD RPH siap memfasilitasi sistem perizinan usaha melalui kolaborasi lintas perangkat daerah.
“Apabila tempat pemotongan tersebut belum memiliki izin usaha, akan kami arahkan untuk menempuh proses permohonan izin usahanya yang melibatkan beberapa SKPD perizinan dengan rekomendasi dari Dinas Perikanan dan Peternakan. Sangat penting bagi dinas kami untuk memiliki data akurat TPH dan TPU sebagai dasar nanti apabila RPH sudah berjalan, karena mereka akan menjadi target yang didekati dan diarahkan untuk melakukan pemotongan di RPH,” tandasnya.
Kemudian dari sisi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila RPH telah resmi beroperasi, Anto menilai bahwa target pendapatan tidak bisa langsung dipatok tinggi pada masa awal peralihan, melainkan harus dihitung secara realistis dan bertahap seiring berjalannya sistem operasional.
“Untuk target PAD ini, apabila RPH sudah terbangun, pada tahun pertama sampai tahun kedua minat pelaku usaha untuk melakukan pemotongan hewan di RPH pasti belum signifikan. Target PAD pasti ada, tetapi tidak akan begitu besar dulu, melainkan bertahap dengan melihat kondisi riil setelah pembangunan selesai seiring tahapan pendekatan terhadap tempat-tempat pemotongan hewan yang berada di luar RPH,” ucapnya.
Di sisi lain, Anto mengungkapkan fakta bahwa lalu lintas stok hewan siap potong di Kabupaten Sumedang hingga kini masih didominasi oleh pasokan dari luar daerah akibat keterbatasan produksi lokal serta tingginya harga sapi di pasaran.
“Posisi lalu lintas ternak, dalam hal ini stok hewan yang akan dipotong, lebih dominan dari luar daerah. Karena Kabupaten Sumedang dari sisi ketersediaan hewan hidup siap potong sebenarnya masih kurang, sehingga kebanyakan disuplai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan kadang-kadang dari Lampung yang masuk ke kandang-kandang penampungan di Kabupaten Sumedang. Salah satu hambatannya saat ini harga ternak sapi sedang melonjak, sehingga masyarakat peternak yang awalnya mampu membeli 5 ekor, di saat harga melambung seperti sekarang mungkin hanya mampu membeli 2 atau 3 ekor,” paparnya.
Guna mendongkrak potensi ternak lokal agar mampu bersaing dan menutup celah kekurangan stok di daerah, khususnya pada komoditas domba dan kambing, pihak dinas siap merangkul organisasi profesi peternak yang ada di Kabupaten Sumedang.
“Solusinya memang lebih ke pendekatan terhadap peternak untuk meningkatkan produktivitas ternak yang dimilikinya. Untuk komoditas kambing dan domba, di Kabupaten Sumedang sudah ada Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia atau HPDKI yang bisa dijadikan mitra Dinas Perikanan dan Peternakan selaku penyedia informasi maupun pihak yang memiliki potensi dalam pengembangan data peternakan. Bahkan data dari HPDKI sendiri sebenarnya akan lebih akurat dibanding data-data lapangan yang selama ini ada,” pungkasnya.
Reporter : Rizky Prasetyo
