ONEDIGINEWS.COM, BANDUNG — Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pakuan, Rabu (15/4/2026), dan dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sinergi Pembiayaan Kesehatan.
Kehadiran Plt Bupati Bekasi menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sekaligus memperjuangkan berbagai usulan prioritas bagi masyarakat.
Dalam keterangannya, Asep Surya Atmaja menyampaikan bahwa Pemkab Bekasi mengajukan sedikitnya 10 program prioritas dalam Musrenbang RKPD 2027.
Salah satu fokus utama adalah penguatan pembiayaan sektor kesehatan melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Mengacu pada Pergub Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2015, skema pembiayaan PBI terdiri dari 40 persen oleh Pemerintah Provinsi dan 60 persen oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
Selain itu, Pemkab Bekasi juga mengusulkan bantuan 20 unit ambulans untuk didistribusikan ke kecamatan.
“Pada Musrenbang ini, kami mengusulkan kembali skema pembiayaan PBI BPJS sebagaimana diatur dalam Pergub Tahun 2015, di mana 40 persen pembiayaan diharapkan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi dan 60 persen oleh Pemerintah Daerah,” ujar Asep.
Di sektor infrastruktur, Pemkab Bekasi mengajukan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 38 kilometer guna meningkatkan konektivitas dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Perbaikan dan pembangunan jalan lingkungan menjadi kebutuhan mendesak karena berpengaruh langsung terhadap mobilitas masyarakat dan distribusi barang,” tambahnya.
Pada bidang perumahan, diajukan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebanyak 420 unit dengan nilai bantuan Rp40 juta per unit.
“Program Rutilahu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, Pemkab Bekasi juga mengusulkan penguatan sarana pengelolaan sampah melalui program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), termasuk pengadaan enam unit dump truck.
Untuk mendukung pembangunan desa, diajukan bantuan operasional sebesar Rp200 juta per desa bagi 179 desa di Kabupaten Bekasi.
“Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam pelayanan dan pembangunan,” tuturnya.
Asep menegaskan pihaknya akan terus mengawal seluruh usulan agar masuk dalam prioritas pembangunan provinsi.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya pembangunan yang seimbang antara manusia dan lingkungan.
“Pembangunan tidak boleh memisahkan manusia dari lingkungannya,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan harus berorientasi pada keberlanjutan dan menjaga keseimbangan ekosistem.
“Manusia adalah bagian dari alam, sehingga harus menjaga keseimbangan, bukan mengeksploitasi,” pungkasnya.
Usai Musrenbang, Plt Bupati Bekasi melanjutkan diskusi dengan DPRD dan Bappeda Jawa Barat untuk memperkuat sinergi pembangunan lintas daerah.
