BANDUNG, ONEDIGINEWS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi strategis terkait penataan tata kelola tambang serta rencana penataan kabel udara di wilayah Jawa Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Balai Pakuan pada 27 April 2026.
Rapat ini menyoroti kepatuhan operasional industri, khususnya di Kabupaten Karawang, guna memastikan ketertiban infrastruktur serta perlindungan aset daerah.
Bupati Karawang hadir dalam pertemuan tersebut didampingi Sekretaris Daerah, Kepala Bapenda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Kepala Dinas Perhubungan, unsur Kecamatan Pangkalan, Kepala Desa Tamansari, serta pihak terkait lainnya.
Dalam arahannya, Gubernur Jawa Barat menegaskan adanya dua persoalan utama yang perlu segera dibenahi, yakni aktivitas industri tambang dan penggunaan jalan provinsi oleh kendaraan angkutan berat milik perusahaan.
“Ada dua masalah utama yang harus segera dibenahi. Perusahaan semen menggunakan bahan baku, dan aktivitas angkutan besarnya melewati jalan provinsi,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menekankan bahwa investasi harus berjalan seiring dengan pemeliharaan infrastruktur serta kepatuhan terhadap tata ruang. Melalui rapat ini, diharapkan terjadi sinkronisasi kebijakan antara Pemprov Jabar dan Pemkab Karawang, sehingga perusahaan dapat bertanggung jawab penuh terhadap dampak operasional di lapangan.
