KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Apa jadinya jika uang rakyat senilai Rp 1,5 miliar digelontorkan untuk membangun fasilitas publik yang berujung mubazir, rusak, dan nyaris tak bisa diakses? Nasib tragis inilah yang kini dialami oleh proyek pembangunan Taman Ekoriparian dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang yang berlokasi di Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru.
Berdasarkan data resmi pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP dan LPSE Kabupaten Karawang, Proyek yang dikerjakan oleh CV Wirda Rahayu menggunakan dana APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pagu sebesar Rp 1.553.524.500,00 tersebut, kini kondisinya babak belur.
Alih-alih menjadi solusi pencemaran limbah industri kulit sekaligus ruang edukasi hijau bagi warga, proyek yang baru berumur sekitar satu tahun ini telah berubah menjadi area kumuh yang terbengkalai dan dikepung semak belukar.
Berdasarkan pantauan langsung onediginews.com di lapangan, kondisi sistem IPAL yang dibangun dengan anggaran fantastis tersebut sangat memprihatinkan.
Jaringan pipa yang seharusnya berfungsi mengalirkan dan menyaring limbah dari sumbernya menuju bak pengolahan, terpantau amburadul.
Pipa-pipa paralon berukuran kecil membentang di sepanjang parit warga kini banyak yang ditemukan dalam kondisi patah, rusak, bahkan terbenam di dalam tanah dan lumpur.
Pemandangan ini memicu dugaan kuat di tengah masyarakat bahwa spesifikasi material pipa yang digunakan tidak sesuai standar teknis (spek) yang seharusnya, diduha demi mengejar keuntungan semata.
Akibat mandeknya fungsi IPAL ini, aliran air di parit-parit sekitar pemukiman warga tampak berwarna hitam pekat, dipenuhi sampah, dan memancarkan aroma busuk yang sangat menyengat hidung.
Seorang warga setempat, seorang ibu yang ditemui di sekitar lokasi pemukiman, meluapkan kekecewaannya secara mendalam.
Ia mengeluhkan dampak buruk lingkungan yang kini harus ditanggung oleh warga setiap harinya.
“Lihat saja sendiri, air paritnya hitam pekat begitu, bau menyengatnya luar biasa tercium sampai ke dalam rumah. Kondisi ini semakin parah kalau musim hujan datang. Air parit pasti naik (meluap) ke pemukiman dan menyebabkan penyakit kulit, warga sini jadi gatal-gatal,” keluhnya dengan nada kesal.
Ia juga menyayangkan pemborosan anggaran negara yang sama sekali tidak membawa asas manfaat bagi masyarakat sekitar.
“Sayang sekali, proyek ini sama sekali tidak berjalan baik dan tidak bermanfaat bagi kami warga sekitar. Tamannya sepi, tidak ada orang sama sekali yang mau datang,” ketusnya.
Tak kalah ironis dengan kondisi IPAL, area inti Taman Ekoriparian seluas kurang lebih 380 meter persegi tersebut kini nyaris luput dari pandangan mata karena tertutup rapat oleh rimbunnya semak belukar dan rumput liar. Pagar kawat pembatas taman tampak mulai berkarat, dan beberapa vegetasi yang awalnya diklaim sebagai tanaman edukasi kini menyatu dengan tumbuhan liar.
Kejanggalan terbesar dari perencanaan proyek ini adalah lokasinya yang terpencil karena dihimpit oleh lahan kosong dan area pemakaman warga. Parahnya, fasilitas publik berharga miliaran ini disinyalir dibangun tanpa dilengkapi akses jalan umum maupun jembatan penghubung yang layak bagi masyarakat.
Hal ini diperkuat oleh kesaksian seorang sumber lokal yang ditemui jurnalis di sekitar areal makam desa. Sambil menunjuk ke arah rerimbunan pohon bambu yang memagari area taman, ia membenarkan bahwa tidak ada jalan resmi untuk menuju ke sana.
“Memang gak ada jalan masuk ke situ, gak ada jembatan juga. Karena lahan yang mengelilingi taman ini adalah lahan milik warga, ada yang punya. Jadi bagaimana orang mau sampai ke taman? Ya begitulah kondisinya, sepi total tak ada orang sama sekali sejak selesai dibangun sampai sekarang,” ungkap sumber tersebut.
Jika menengok ke belakang, proyek Belanja Modal Taman: Pembangunan Taman Ekoriparian Kecamatan Kotabaru ini memang diduga sudah cacat sejak lahir.
Pasca rampungnya kontrak pelaksanaan pada Oktober 2024, DLH Karawang sempat berdalih bahwa fasilitas ini hanya mampu aktif selama 10 hari saja.
Namun, fakta terbaru di lapangan memunculkan tabir baru. Kegagalan fungsi proyek ini diduga ada indikasi kegagalan perencanaan total sejak awal.
Bagaimana mungkin sebuah dinas membangun fasilitas umum bernilai Rp 1,5 miliar di atas lahan yang terisolasi tanpa membebaskan akses jalan atau jembatan bagi publik? Mengapa material pipa pengolahan limbah yang dipasang hanya berupa paralon berukuran kecil, terkesan rapuh hingga kini hancur terkubur tanah?.
Reporter : Nina Melani Paradewi
