KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Keselamatan kerja seolah hanya menjadi macan kertas di atas dokumen kontrak.
Proyek pengerjaan konstruksi Renovasi Gedung Kantor dan Pagar Kantor pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang dengan nilai pagu anggaran fantastis mencapai Rp 9.781.352.192,00 (hampir Rp 9,8 miliar) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp 9.782.000.000,00 lagi lagi kedapatan dikerjakan tanpa memperhatikan keselamatan kerja para pekerjanya.
Kembali terpantau di lapangan, seorang pekerja bangunan secara kasat mata atau terang -terangan bekerja dengan mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Di atas struktur rangka besi yang menjulang tinggi, pekerja beraktivitas tanpa Alat Pelindung Diri (APD) standar, bahkan nekat melakukan pekerjaan pengelasan di ketinggian tanpa pengaman yang memadai. Kejadian ini terpantau pada Kamis (5/11/2026).
Kondisi ini jelas bukan sekadar kelalaian biasa, melainkan seolah bentuk pembiaran sistematis yang mengancam nyawa manusia.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), setiap paket pengadaan pekerjaan konstruksi wajib mengalokasikan anggaran khusus untuk SMKK.
Dengan pagu anggaran mendekati angka Rp 9,8 miliar, alokasi dana untuk SMKK disinyalir dapat bernilai sampai ratusan juta rupiah. Dana sebesar itu seharusnya diperuntukkan secara mutlak bagi:
1. Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap dan berkualitas (seperti full body harness, helm keselamatan, sepatu safety, kacamata las, dll.).
2. Atribut keselamatan kerja dan rambu-rambu peringatan area berbahaya.
3. Kehadiran Petugas K3 bersertifikat yang berjaga dan mengawasi jalannya proyek secara catat setiap hari.
Alih-alih mendapatkan perlindungan maksimal, para pekerja justru dibiarkan bertaruh nyawa tanpa atribut keselamatan dasar di atas ketinggian.
Pertanyaannya kemudian?, Kemana anggaran SMKK tersebut menguap?.
Menanggapi sorotan tajam tersebut, Guntur selaku perwakilan Humas Kantor Imigrasi Karawang memberikan penjelasan resmi.
Melalui pesan whatsappnya, Ia menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek ini berasal dari Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) pusat yang kemudian ditempatkan di Kantor Wilayah (Kanwil), bukan dari Kantor Imigrasi Karawang.
Pihaknya mengeklaim bahwa PPK telah melayangkan surat peringatan kepada pihak pelaksana untuk mematuhi setiap prosedur K3 yang disertai pemantauan atau monitoring setiap harinya.
Kendati demikian, surat peringatan tersebut dinilai publik hanya menjadi macan ompong belaka.
Faktanya di lapangan, para pekerja tetap kedapatan asyik mengelas di atas ketinggian tanpa atribut pengaman sehelai pun.
Teguran administratif terbukti tidak digubris oleh kontraktor pelaksana yang terkesan semena-mena.
Kelalaian ini pun diduga melanggar
* Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Pasal 59 dan 70) secara tegas mewajibkan pemenuhan standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4). Kelalaian yang membahayakan keselamatan jiwa diancam dengan sanksi administratif hingga pidana berat.
* Kewajiban Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan: Berdasarkan regulasi ketenagakerjaan dan pengadaan barang/jasa pemerintah, seluruh pekerja konstruksi wajib didaftarkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian) oleh penyedia jasa.
Pertanyaannya, apakah para pekerja harian yang mempertaruhkan nyawa tanpa pengaman di proyek gedung Imigrasi Karawang ini sudah terdaftar resmi di BPJS?.
Melihat masifnya pelanggaran yang terus berulang di lapangan.
Reporter : Nina Melani Paradewi
