KARAWANG, ONEDIGINEWS.COM – Kepala Dinas PUPR Karawang, Rusman Kusnadi, memaparkan berbagai langkah penanganan infrastruktur di Kabupaten Karawang, mulai dari persoalan drainase, jalan rusak, hingga penataan kawasan perkotaan.
Hal itu disampaikan Rusman saat menjadi narasumber dalam Podcast Sturada Karawang yang digelar di Brits Lounge Foye Area, Kamis (22/5/2026).
Dalam perbincangan tersebut, Rusman banyak menyoroti persoalan yang kerap dikeluhkan masyarakat, terutama banjir akibat saluran tersumbat, tumpukan sampah, dan kerusakan jalan di sejumlah wilayah.
Ia menjelaskan, Pemkab Karawang telah membentuk Tim Biru sejak 2025 sebagai tim reaksi cepat untuk menangani persoalan drainase dan irigasi.
“Kalau ada laporan dari masyarakat terkait drainase, tim langsung turun ke lapangan untuk penanganan,” ujar Rusman.
Menurutnya, operasional Tim Biru didukung kendaraan penyedot lumpur dan mesin pompa air agar proses penanganan bisa lebih cepat dan maksimal.
Rusman menyebut, tim tersebut sudah melakukan pembersihan saluran di sejumlah wilayah utara Karawang, seperti Kali Apur di Rengasdengklok dan Segaran, hingga drainase di kawasan perkotaan.
Selain drainase, persoalan sampah di kawasan SIPHON Dawuan juga menjadi perhatian serius. Ia mengatakan, penumpukan sampah di aliran Sungai Cikarang Gelam terjadi cukup cepat meski pembersihan rutin dilakukan.
“Baru sekitar sebulan dibersihkan, sampah sudah penuh lagi,” katanya.
Dari hasil peninjauan di lapangan, pihaknya masih menemukan banyak sampah rumah tangga seperti plastik dan styrofoam yang menyumbat aliran air.
Karena itu, Rusman menilai penanganan persoalan lingkungan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai dan saluran air.
“Intinya kembali lagi pada kesadaran bersama terhadap lingkungan,” ucapnya.
Di sektor infrastruktur jalan, PUPR Karawang juga terus menangani laporan jalan rusak dan berlubang yang masuk melalui platform pengaduan Tanggap Karawang.
Rusman mengatakan, Satgas Jalan hampir setiap hari melakukan perbaikan di sejumlah titik, meski pengerjaan dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat prioritas.
Menurutnya, kerusakan jalan di Karawang dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari cuaca, genangan air, hingga kendaraan bertonase besar yang melintas setiap hari.
Ia juga menjelaskan, tidak semua ruas jalan di Karawang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sejumlah jalur utama seperti Pantura merupakan kewenangan pemerintah pusat, sedangkan beberapa ruas lainnya berada di bawah pemerintah provinsi.
Meski begitu, pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi, termasuk terkait rencana pembangunan flyover di kawasan Johar.
“Kajian dan DED-nya sudah kami siapkan. Tinggal menunggu realisasi karena anggarannya cukup besar,” jelasnya.
Rusman menyebut pembangunan flyover tersebut diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp500 miliar di luar pembebasan lahan.
Selain fokus pada penanganan infrastruktur dasar, Pemkab Karawang juga tengah menyiapkan penataan kawasan kota melalui pengembangan Kota Tua Karawang.
Program tersebut nantinya mencakup pembangunan taman, penerangan jalan umum, ruang terbuka hijau, hingga penataan sampah dan utilitas kota secara lebih rapi.
Salah satu proyek yang akan segera berjalan ialah penataan kabel udara di kawasan Tuparev. Kabel-kabel utilitas nantinya akan dipindahkan ke bawah tanah melalui pembangunan ducting.
“Rencananya dimulai Juni sampai November. Jadi nanti kabel-kabel udara akan diturunkan supaya kawasan kota terlihat lebih rapi,” pungkasnya.
