KARAWANG | ONEDIGINEWS.COM | Rencana aksi unjuk rasa serta silaturahmi nasional (Silatnas) yang akan digelar oleh Aliansi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu Kabupaten Karawang dipastikan batal.
Keputusan ini diambil setelah jajaran pengurus pusat melakukan audiensi dan konsolidasi langsung dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Kamis (3/9/2029).
Sekretaris Aliansi P3K Paruh Waktu Kabupaten Karawang, Wildan Amaruallah yang didampingi oleh Bendahara Choirul Anwar mengungkapkan bahwa seluruh aspirasi dan tuntutan para pegawai paruh waktu telah diterima dengan baik oleh pimpinan DPR RI.
“Alhamdulillah semua tuntutan itu diakomodir oleh Pak Sufmi Dasco selaku wakil ketua.”ucap Wildan yang merupakan tenaga didik di SMPN 2 Karawang Barat.
Di bawah naungan Aliansi Merah Putih yang dipimpin oleh Ketua Umum Fadlun Abdillah, pergerakan ini berfokus mengawal kejelasan status kepegawaian. Pertemuan puncak di tingkat pusat tersebut turut dihadiri oleh Fadlun Abdillah yang menemui langsung Wakil Ketua DPR RI Ahmad Sufmi Dasco.
Wildam menjabarkan, adapun poin utama tuntutan aliansi yaitu, menuntut agar seluruh P3K paruh waktu dapat diangkat menjadi pegawai dengan perjanjian kerja (P3K) penuh waktu, serta mengalihkan pembiayaan anggaran gaji yang sebelumnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar dialihkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pengelolaan ASN berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
“Aksi ini bermula dari adanya pernyataan kementerian terkait proyeksi pengangkatan otomatis tenaga kesehatan (nakes) dan guru menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2027. Namun, pernyataan tersebut dinilai belum menyentuh dan memperjelas nasib kami sebagai tenaga teknis. Keresahan inilah yang mendorong para pegawai dari berbagai unsur termasuk tenaga teknis struktural, fungsional, guru, nakes, tendik, hingga petugas kecamatan, satpol PP, dan damkar untuk bergerak meminta kepastian masa depan karier mereka,” papar Wildan seraya di Aamiin-kan oleh pengurus yang lain.
Sebagai tindak lanjut dari hasil audiensi di DPR RI, dituturkan Wildan, pihak pusat meminta data pembanding terkait jumlah keseluruhan P3K paruh waktu dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik dari unsur teknis, nakes, maupun guru.
Mewakili Ketua Aliansi DPD P3K Paruh Waktu Kabupaten Karawang, Asep Abdul Azis, jajaran pengurus yang terdiri dari sekretaris dan bendahara menghimbau kepada seluruh rekan-rekan anggota P3K paruh waktu agar terus solid mengawal jalannya proses aspirasi ini.
“Mari kita terus mengawal aspirasi ini bersama-sama, karena seluruh perjuangan dan aksi ini murni demi kemaslahatan kita bersama,” tegas perwakilan pengurus.
Delegasi dari Karawang yang berjumlah sekitar lima orang dijadwalkan berangkat ke Jakarta untuk menyerahkan data valid dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna diserahkan langsung kepada pimpinan pusat.
“Setelah tahapan tersebut, kami berencana melanjutkan langkah pengawalan di daerah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD dan BKPSDM Kabupaten Karawang demi memastikan hak-hak pegawai paruh waktu terakomodir secara berkesinambungan.
“Oleh karenanya,untuk semua teman -teman P3K Patuh Waktu, mari kita kawal aspirasi kita ini karena perjuangan ini kami lakukan demi kemashalatan kita semua,”serunya.
Menanggapi dinamika kebijakan nasional yang berkembang, pemerintah bersama DPR sebelumnya telah menyepakati bahwa guru dan tenaga PPPK memang memiliki koridor kesempatan untuk beralih menjadi PNS mulai tahun 2027. Kendati demikian, proses peralihan tersebut bukanlah pengangkatan secara otomatis, melainkan tetap harus melalui mekanisme seleksi yang berlaku.
Reporter : Nina Melani Paradewi
