KOTA BEKASI | ONEDIGINEWS.COM | Menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Kota Bekasi. Namun, kesuksesan perhelatan olahraga akbar ini tidak cukup diukur dari kelancaran pertandingan dan perolehan medali semata, melainkan juga harus dibarengi transparansi anggaran, keterbukaan informasi, serta pelibatan masyarakat dan pers lokal.
Sejumlah persoalan krusial tersebut mengemuka dalam Dialog Pers yang diselenggarakan oleh PWI Bekasi Raya, Rabu (4/11/2026), di Aula Sekretariat PWI Bekasi Raya, Jalan Rawa Tembaga II, Margajaya, Bekasi Selatan.
Mengusung tema “Pers Lokal Berdaya, Porprov Berjaya”, forum ini menjadi ruang strategis untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mengevaluasi kesiapan Kota Bekasi menjelang gelaran Porprov XV Jabar 2026.
Salah satu isu utama yang mendapat sorotan tajam adalah belum terurainya rincian anggaran penyelenggaraan Porprov. Para peserta dialog mempertanyakan besaran, peruntukan, serta mekanisme penggunaan anggaran yang disebut-sebut mencapai puluhan miliar rupiah. Kendati demikian, penjelasan dari narasumber dinilai belum memberikan gambaran yang menyeluruh dan masih memerlukan konfirmasi resmi dari pemerintah daerah maupun pihak penyelenggara.
Selain anggaran, kepastian pelibatan perusahaan media dan wartawan lokal turut menjadi perdebatan. Mewakili Sekretariat PB Porprov XV Jabar 2026, Ika menjelaskan bahwa wartawan dapat mendatangi Media Center untuk memperoleh siaran pers dan foto kegiatan. Sementara itu, mekanisme kerja sama publikasi disebut masih dalam proses penawaran sebelum diserahkan ke Bagian Barang dan Jasa (Barjas).
Meski demikian, media lokal menilai penjelasan tersebut masih menyisakan tanda tanya. Mereka menuntut kepastian ihwal persyaratan, tahapan penawaran, kriteria seleksi, hingga mekanisme kemitraan publikasi yang transparan.
Isu lain yang dibahas adalah peredaran ID Card kategori “PERS” dengan keterangan “Media Sosial OPD”. Menanggapi hal ini, Ika menjelaskan bahwa penerbitan ID Card bagi nonwartawan diperbolehkan. Meski begitu, PWI menilai perlunya kejelasan standar kategori, fungsi, serta batasan akses peliputan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan insan pers profesional.
Sorotan serupa disampaikan oleh tokoh masyarakat Bekasi, Baba Damin Sada. Ia menilai gaung Kota Bekasi sebagai tuan rumah Porprov belum terasa maksimal di tengah masyarakat akibat minimnya sosialisasi melalui baliho, spanduk, maupun media informasi publik lainnya.
Menurutnya, masyarakat harus dilibatkan dan ikut merasakan kebanggaan atas penunjukan Kota Bekasi sebagai tuan rumah. Damin juga berharap informasi anggaran puluhan miliar rupiah dapat berdampak nyata, termasuk untuk memperkuat promosi kegiatan serta menonjolkan identitas budaya, tradisi, kesenian, dan potensi UMKM lokal kepada masyarakat Jawa Barat.
Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, S.H., menegaskan bahwa pers lokal memiliki peran strategis dalam menyukseskan Porprov, bukan sekadar pelengkap publikasi seremonial.
“PWI tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya ingin memastikan pers lokal mendapatkan ruang, akses, kesempatan, dan penghargaan yang proporsional. Wartawan lokal bukan penonton di rumahnya sendiri,” tegas Ade.
Ia menambahkan, dukungan pers terhadap kesuksesan Porprov harus berjalan seiring dengan prinsip keterbukaan informasi publik dan penghormatan terhadap independensi jurnalistik.
Dialog ini merekomendasikan agar para pengambil kebijakan dapat memberikan penjelasan langsung dalam forum lanjutan, khususnya terkait transparansi anggaran, akses peliputan, dan mekanisme kemitraan media.
Pada akhirnya, suksesnya Porprov XV Jabar di Kota Bekasi bukan sekadar tentang medali dan seremoni pembukaan, tetapi juga cerminan transparansi, partisipasi publik, penghargaan terhadap pers lokal, serta kemampuan daerah dalam memperkenalkan identitas budayanya. Bekasi boleh berbangga menjadi tuan rumah, tetapi keterbukaan tidak boleh hanya menjadi slogan belaka. (Red)
